Harian Warga – Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Imran Husain, S.Pi., menegaskan tidak ada praktik jual beli rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan di Lembata.
Ia memastikan seluruh proses penerbitan rekomendasi dilakukan sesuai mekanisme dan data resmi yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan Imran menyusul aksi protes sejumlah nelayan yang mempertanyakan pelayanan distribusi BBM subsidi.
Baca Juga: Carut-Marut Distribusi BBM Subsidi di Lembata, Dugaan Jual Beli Rekomendasi Seret Nama Pejabat
“Kami sudah urus semua sesuai kewenangan. Kalau ada yang demo, silakan cari tempat yang tepat untuk menyampaikan persoalan. Kita urus apa lagi yang kurang,” ujarnya, Rabu (10/06/2026).
Imran menjelaskan, berdasarkan data Forum Nelayan dan verifikasi lapangan, terdapat sekitar 950 kapal nelayan di Lembata. Namun hanya 352 kapal yang dilayani melalui penerbitan rekomendasi BBM subsidi.
“Kapal yang terdata itu ada yang masih aktif dan ada yang sudah tidak beroperasi. Data dikirim dari desa, lalu kami verifikasi untuk memastikan kapal tersebut benar-benar beroperasi atau tidak,” katanya.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pengusaha Hiburan Malam di Lembata, Diduga Terkait Narkoba dan Pekerja Anak
Menurutnya, hanya sekitar 35–40 persen kapal yang memenuhi syarat untuk memperoleh rekomendasi. Jika seluruh data desa digunakan tanpa verifikasi, jumlah kapal nelayan bisa lebih dari seribu unit.
Imran menambahkan, kebutuhan BBM nelayan dihitung setiap tahun oleh pemerintah pusat melalui BPH Migas. Untuk tahun 2025, kebutuhan solar nelayan di Lembata mencapai sekitar 10 ton per hari atau 5.000 kiloliter per tahun. Namun alokasi yang diberikan hanya sekitar 3.000 kiloliter.
“Di situ memang terjadi ketimpangan antara kebutuhan dan kuota yang diberikan. Secara nasional cadangan biodiesel juga sedang berkurang,” jelasnya.
Baca Juga: Pemkab Lembata Gandeng PT Taspen Hadirkan Program Asuransi Jiwa untuk PPPK
Imran menambahkan, kebutuhan BBM nelayan dihitung setiap tahun oleh pemerintah pusat melalui BPH Migas. Untuk tahun 2025, kebutuhan solar nelayan di Lembata mencapai sekitar 10 ton per hari atau 5.000 kiloliter per tahun. Namun alokasi yang diberikan hanya sekitar 3.000 kiloliter.
“Di situ memang terjadi ketimpangan antara kebutuhan dan kuota yang diberikan. Secara nasional cadangan biodiesel juga sedang berkurang,” jelasnya.
Imran menegaskan, Dinas Perikanan hanya berwenang menerbitkan rekomendasi, sementara pelayanan pengisian BBM berada di bawah kewenangan SPBU.
“Kami hanya mengeluarkan rekomendasi. Untuk pelayanan pengisian BBM, kami masih menumpang di SPBU umum. Kewenangan pelayanan ada di SPBU,” katanya.
Terkait isu jual beli rekomendasi yang beredar, Imran membantah keras.
“Itu tidak benar. Kalau saya dengar ada praktik seperti itu, akan kami bekukan permanen berdasarkan data yang ada,” tegasnya.
Baca Juga: Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 2500 Meter
Ia mengakui kemungkinan adanya oknum nelayan yang menyalahgunakan pelayanan BBM subsidi.
“Mungkin ada satu atau dua nelayan nakal, itu yang akan kita tertibkan,” ujarnya.
Imran juga menyinggung sejumlah nelayan yang menjadi sorotan publik, termasuk Nasar, yang disebut memiliki kapal resmi berukuran 3–5 Gross Ton (GT).
Baca Juga: Motor Listrik hingga Tablet, Pengadaan Bermasalah Seret 3 Pejabat BGN ke Penjara
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu yang belum terverifikasi.
“Jangan karena isu menyesatkan, pelayanan publik terganggu. Kalau bisa diurus dalam hitungan menit, jangan dibawa menjadi hitungan jam. Tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. Taruhannya bahkan bisa berdampak pada inflasi daerah,” katanya.
Imran berharap pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBUN) di Lembata segera terealisasi.
Baca Juga: Breaking News: Kejagung Tahan Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana
Menurutnya, tim survei dari pemerintah pusat sudah meninjau lokasi pembangunan tahun ini.
“Saya berharap SPBUN bisa dibangun tahun ini. Kemarin tim survei sudah turun melakukan survei lokasi,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Imran menegaskan pihaknya siap diaudit kapan saja.
Baca Juga: Nasabah Bank NTT Lembata Pertanyakan Kredit Rp230 Juta, Minta CCTV Dibuka
“Kalau mau diaudit, kami siap. Semua data yang kami miliki jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.***
