Harian Warga – Gelombang protes atas izin PT Lestari Energi Timur terus berdatangan dari semua pihak. Desakan agar PT itu taat aturan dan jangan sewenang-sewenang terus menguat.
Selain desakan DPRD NTT, Walhi NTT, desakan juga datang dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) NTT.
Organisasi kemahasiswaan itu mendesak PT Lestari Energi Timur wajib taat aturan, begitupun dengan Kadin NTT.
Baca Juga: PT Lestari Energi Timur: Izin Usaha Masih Tertahan, SLO Belum Terbit
Desakan itu juga disuarakan Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat.
Ia meminta Kadin bersikap netral terhadap investasi dan jujur soal izin. Desakan ini menguat usai pernyataan Kadin NTT dan Kadis DLHK berbeda.
Kadin melalui Yusak Benu menyebut PT Lestari Energi Timur telah mengantongi izin, namun kemudian Kadis DLHK, Sulastry Rasyid membantahnya.
Mantan Penjabat Bupati Flotim itu menyebut PT Energi Timur belum mengantongi Sertifikat Layak Operasi (SLO) dan Izin Usaha.
Yohanes Rumat menyatakan, Kadin itu memiliki posisi dan peran strategis. Karena memiliki posisi dan peran yang strategis, maka siapapun dia, baik masyarakat maupun pengusaha yang ingin berinvestasi, harus diterima, jangan membeda-bedakan.
“Baik itu pengusaha kecil, pengusaha menengah, maupun pengusaha besar. Harus diperlakukan sama,” pungkasnya.
Baca Juga: Femi Bapa Resmi Dilantik, Cetak Sejarah Perempuan Pertama Jadi Sekda Sikka
“Tapi kalau kemudian, Kadin tidak bisa berlaku adil, atau menghalang-halangi pengusaha tertentu, atau memberi isyarat yang melampaui ketentuan, saya kira, pengurus Kadin ini patut dipertanyakan. Dia hanya mau menyelamatkan orang-orang yang dianggap lebih dekat dengan Kadin,” sambungnya.
Lebih jauh, Yohanes Rumat menilai NTT saat ini minim investasi.
Hal itu, sebut dia, bisa saja terjadi karena Kadin tidak memberikan ruang terbuka bagi investor-investor, baik investor lokal, maupun dari luar daerah bahkan luar negeri.
Baca Juga: Demi Bantuan Jokowi Tiba di Kesokoja, Ketua DPD PSI Sikka Dan Tim Rela Jalan Kaki 1 Kilometer
“Kalau prilaku Kadin kemudian membeda-bedakan pengusaha itu maka sebaiknya pengurus digantilah, karena menghambat laju perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi di NTT,” ujar Politikus PKB itu.
Sementara Ketua FMN, Ama Makin mendesak PT Lestari Energi Timur agar taat aturan.
“Kalau belum mengantongi izin, harus dilengkapi. Setiap perusahan harus taat pada aturan,” ujarnya.
Baca Juga: Ketua Organisasi E’ra Ula Watu Tanah Apresiasi Bantuan Jokowi dan Bupati di Desa Rokirole
Ia belum bisa memberikan komentar lebih jauh. Ia mengaku Front Mahasiswa akan mendalami persoalan itu.
“Kita dalami dulu. Kita akan kawal,” sebutnya.
Kendati demikian, ia berharap Kadin tidak melakukan pembohongan publik terkait izin operasional perusahaan yang melanjalankan kegiatan mengelola limbah berbahaya dan beracun (B3).***
