Direktur LBH SIKAP NTT, Juprian Lamabelawa, S.H,. M.H bersama Yang Mulia Mgr. Yohanes Hans Monteiro. Foto: Istimewa.LEMBATA – Sengketa gedung SDK 2 Lewoleba resmi bergulir di Pengadilan Negeri Lembata. Dalam perkara tersebut, Keuskupan Larantuka menunjuk Kantor Pengacara Juprian Lamabelawa dan Rekan sebagai kuasa hukum untuk mendampingi pihak-pihak yang menjadi tergugat.
Kuasa hukum itu akan mewakili Keuskupan Larantuka selaku Tergugat II, Ketua Yayasan Yapenduklem sebagai Tergugat III, dan Kepala Sekolah SDK 2 Lewoleba sebagai Tergugat IV.
Sementara itu, Bupati Lembata tercatat sebagai Tergugat I dalam perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Lembata dengan Nomor: 17/Pdt.G/2026/PN.Lbt.
Direktur LBH SIKAP NTT, Juprian Lamabelawa, membenarkan penunjukan tersebut.
Ia mengatakan pihaknya telah dipercaya oleh Uskup Larantuka untuk mendampingi dan membela kepentingan hukum para tergugat yang diwakilinya.
“Benar kami dipercaya Bapa Uskup Larantuka. Sebagai kuasa hukum, kami berkewajiban menjaga hak-hak hukum klien kami menurut hukum,” kata Juprian kepada media ini, Kamis (19/11/2026).
Sidang perdana yang digelar pada Kamis hanya beragenda pemeriksaan identitas para pihak. Tahapan berikutnya adalah mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016.
Menurut Juprian, mediasi menjadi ruang bagi para pihak untuk mencari penyelesaian damai sebelum perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok sengketa.
“Kita lihat nanti dalam mediasi, apakah para pihak bisa menemui perdamaian atau tidak. Semuanya masih mungkin terjadi. Namun apabila tidak menemui perdamaian, maka tentu masuk dalam agenda pokok perkara, para pihak diberikan kesempatan untuk masing-masing membuktikan dalilnya sesuai hukum,” ujarnya.
Perkara ini diajukan oleh Gaspar Hare Roma dan sejumlah warga Lewoleba. Dalam gugatannya, mereka tidak hanya menggugat Bupati Lembata, Keuskupan Larantuka, Yayasan Yapenduklem, dan Kepala Sekolah SDK 2 Lewoleba, tetapi juga melibatkan sejumlah pihak lain sebagai Turut Tergugat.
Dengan dimulainya proses persidangan, perhatian publik kini tertuju pada tahapan mediasi yang akan menentukan arah penyelesaian sengketa tersebut. Jika tercapai kesepakatan damai, perkara dapat berakhir tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
Namun, bila mediasi gagal, persidangan akan berlanjut ke agenda pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian dari masing-masing pihak.***


Tidak ada komentar