Distribusi BBM ke Lembata Terkendala Kapal Pengangkut, Pertamina Siapkan Penambahan Transporter; Sikka Terima Tambahan 128 Ribu Liter Pertalite

DISTRIBUSI bahan bakar minyak (BBM) ke Kabupaten Lembata masih menghadapi kendala akibat keterbatasan transporter dan kapal pengangkut.

Persoalan ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan BBM di wilayah tersebut dalam dua pekan terakhir. Informasi itu disampaikan dalam rapat daring yang membahas kelangkaan dan distribusi BBM di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari PT Pertamina Patra Niaga Wilayah NTT maupun Regional Jatimbalinus terkait krisis pasokan BBM yang terjadi di Kabupaten Lembata.

Dalam rapat bersama Gubernur NTT Melki Laka Lena dan wartawan, Sales Branch Manager (SBM) PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Kupang, Ali Uraidy, menjelaskan bahwa distribusi BBM ke Lembata memiliki tantangan tersendiri karena sepenuhnya bergantung pada transportasi laut.

Menurut Ali, saat ini hanya terdapat satu unit transporter yang melayani distribusi BBM di Lembata. Selain itu, jumlah kapal yang melayani pengangkutan ke wilayah tersebut masih sangat terbatas.

“Tim kami, khususnya yang menangani wilayah Lembata, telah berkoordinasi dengan Bupati Lembata, dan kemungkinan besar nanti akan ditambah jumlah SPBU dan juga transporternya,” kata Ali.

Ia menjelaskan, kondisi distribusi BBM di Lembata berbeda dengan Kota Kupang karena harus menggunakan sistem multimoda dengan dukungan kapal laut. Karena itu, ketersediaan sarana angkutan menjadi faktor penting dalam menjamin pasokan BBM tetap lancar.

“Lembata ini bukan seperti di Kupang, tetapi mereka harus menggunakan multimoda kapal. Kendalanya, sepengetahuan kami adalah terbatasnya kapal yang memang mengangkut ke Lembata,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pertamina akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Penambahan SPBU serta transporter menjadi salah satu opsi yang sedang dibahas guna memperlancar distribusi dan mengurangi antrean BBM di Lembata.

Ali juga menjelaskan mekanisme penyaluran BBM bagi wilayah yang belum memiliki SPBU, terutama di sejumlah kecamatan di Flores Timur.

Menurut dia, wilayah yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat memanfaatkan skema suplai salur sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, mekanisme tersebut harus diajukan secara resmi oleh pemerintah kabupaten melalui surat bupati kepada BPH Migas untuk selanjutnya diverifikasi dan mendapatkan persetujuan.

“Kalau untuk pengecer memang tidak boleh, kecuali memang suplai salur tadi didaftarkan resmi melalui bupati yang bersurat ke BPH Migas, dan nanti BPH Migas yang akan menyetujui,” kata Ali.

Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Sikka. PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengirim tambahan 128 ribu liter Pertalite yang dijadwalkan disalurkan ke sembilan SPBU di daerah tersebut.

Penambahan pasokan dilakukan menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite dalam beberapa waktu terakhir.

Pertamina juga terus memantau ketersediaan stok di seluruh lembaga penyalur dan menyesuaikan distribusi agar pasokan tetap terjaga.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan penyaluran Pertalite di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan pada Oktober 2026.

Data perusahaan menunjukkan realisasi penyaluran Pertalite pada Oktober 2026 mencapai 2,3 juta liter, meningkat sekitar 6 persen dibanding September 2026 yang mencapai 2,2 juta liter.

Berdasarkan hasil pemantauan pada 1 November 2026 pukul 18.37 WITA, stok Pertalite di sembilan SPBU Kabupaten Sikka masih tersedia sebanyak 101.672 liter.

Pertamina terus berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan para pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan ketersediaan BBM tetap terjaga di seluruh wilayah.***