FLORES TIMUR, HARIANWARGA.ID – Masyarakat Flores Timur yang juga aktif di media sosial mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencopot Penjabat Bupati Flores Timur, Sulastri Rasyid, karena dinilai kurang sigap dalam menangani dampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.
Netizen di Flores Timur menyampaikan berbagai kritik terhadap kepemimpinan Sulastri yang dianggap lebih fokus pada urusan panitia seleksi jabatan daripada pada penanganan korban erupsi.
Beberapa netizen menilai bahwa Sulastri hanya berorientasi pada kepentingan pribadinya dan tidak memiliki kepekaan yang memadai terhadap kondisi warganya yang terdampak bencana.
BACA JUGA: Proses Relokasi Korban Erupsi Lewotobi Laki-Laki, Gibran: Jangan Dipersulit
Keluhan semakin meningkat ketika diketahui bahwa, meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan ribuan rumah siap huni bagi para pengungsi tetapi Penjabat Bupati Sulastri belum melakukan survei lapangan dan belum memiliki data yang lengkap terkait lokasi pembangunan hunian sementara.
Kekecewaan atas kinerja Sulastri bahkan diungkapkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang turun langsung ke lokasi relokasi pengungsian bersama Kepala BNPB, Jenderal Suharyanto, Kamis (14/11/2024).
Menteri Maruar menegur keras Sulastri karena belum siap menentukan lokasi relokasi pengungsi meskipun anggaran dan infrastruktur sudah disiapkan.
BACA JUGA: Wapres Gibran Rakabuming Raka Direncanakan Kunjungi Pengungsi Lewotobi, Ini Jadwalnya!
“Sebagai Menteri, saya turun langsung, begitu juga Kepala BNPB yang berpangkat jenderal bintang tiga ikut terjun bersama saya. Kami tidak pakai tim tambahan. Saya tunggu malam ini, jam berapa pun, di mobil. Rumah sudah siap, tetapi lokasi belum disiapkan. Bagaimana ini?” ujar Maruarar Sirait dengan nada kesal.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Bupati Sulastri hanya dapat meminta maaf tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Kejadian ini memicu semakin banyak desakan dari masyarakat Flores Timur, yang berharap adanya tindakan tegas dari Mendagri terhadap kepemimpinan daerah yang dinilai tidak responsif di tengah kondisi darurat.***
Respon (2)