Forum Jurnalis Lembata Kecam Penghalangan Peliputan di SPBU Waijarang, Desak Audit Distribusi BBM

LEMBATA – Forum Jurnalis Lembata mengeluarkan pernyataan sikap tegas menyusul insiden penghalangan terhadap wartawan saat melakukan peliputan di SPBU Waijarang. Organisasi tersebut juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan permainan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini diduga menjadi penyebab masyarakat Lembata kesulitan memperoleh pasokan BBM.

Pernyataan resmi Forum Jurnalis Lembata tertanggal 12 November 2026 itu disampaikan langsung oleh Ketua Forum Jurnalis Lembata, Alexander P. Taum.

Wartawan Diduga Dihalangi Saat Meliput Kelangkaan BBM

Insiden bermula ketika wartawan Jurnal Polri, Ahmad Mas, tengah menjalankan tugas jurnalistik untuk meliput antrean panjang dan kelangkaan BBM di SPBU Waijarang.

Dalam proses peliputan tersebut, Ahmad Mas terlibat adu argumentasi dengan Manager Penjualan SPBU Waijarang, Omi Wuwur. Peristiwa itu dinilai sebagai bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang sedang dilakukan di fasilitas pelayanan publik.

Menanggapi kejadian tersebut, General Manager SPBU Waijarang, Longginus Lega, telah menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers.

Ia juga mengakui bahwa SPBU merupakan fasilitas publik yang harus terbuka terhadap pengawasan dan pemberitaan media.

Forum Jurnalis Lembata mengapresiasi langkah tersebut. Namun, menurut mereka, permintaan maaf tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan.

Manajemen SPBU Waijarang dinilai perlu melakukan evaluasi internal secara menyeluruh guna memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Desak Audit Dugaan Permainan Distribusi BBM

Selain mengecam tindakan yang dianggap menghambat kerja pers, Forum Jurnalis Lembata juga meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit terhadap tata kelola distribusi BBM di Kabupaten Lembata.

Mereka menilai kelangkaan BBM yang terus berulang patut menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Kami meminta Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan mendalam terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam permainan distribusi BBM yang membuat masyarakat terus kesulitan mendapatkan pasokan,” tegas Alexander P. Taum.

Ia juga meminta aparat tidak ragu mengambil tindakan hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi BBM.

“Kita minta polisi dan jaksa tidak ragu bertindak tegas terhadap para pemain minyak yang selama ini melakukan berbagai upaya menguntungkan diri sendiri dan kelompok, di atas penderitaan masyarakat luas yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi,” lanjutnya.

Lima Poin Sikap Forum Jurnalis Lembata

Dalam pernyataannya, Forum Jurnalis Lembata menyampaikan lima poin sikap resmi.

Pertama, memberikan dukungan penuh kepada Ahmad Mas dan seluruh wartawan yang mengalami perlakuan tidak pantas saat menjalankan tugas jurnalistik.

Kedua, mengecam segala bentuk intimidasi maupun penghalangan terhadap kerja pers. Menurut forum tersebut, tindakan seperti itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Wartawan memiliki hak untuk melakukan peliputan di fasilitas pelayanan publik demi kepentingan masyarakat.

Ketiga, meminta manajemen SPBU Waijarang melakukan pembenahan internal serta membangun budaya komunikasi yang terbuka, transparan, dan menghormati kebebasan memperoleh informasi.

Keempat, mendesak Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan audit, pemeriksaan, serta penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga memanipulasi distribusi BBM. Mereka menilai kelangkaan yang terjadi secara berulang bukan sekadar persoalan teknis, melainkan perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Kelima, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak publik yang harus dijamin. Menutup akses informasi bagi wartawan sama artinya dengan menghalangi hak masyarakat untuk mengetahui fakta yang terjadi.

Masyarakat Berhak Mendapatkan Informasi

Alexander P. Taum menegaskan bahwa transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

“Ketika wartawan dihalangi dan informasi disembunyikan, masyarakat berhak curiga ada yang sedang dilindungi. Penindakan terhadap permainan BBM harus secepatnya dilakukan sebelum penderitaan rakyat semakin panjang,” ujarnya.

Forum Jurnalis Lembata menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut.

Mereka juga mendesak seluruh pihak terkait untuk mengutamakan kepentingan masyarakat serta mendukung keterbukaan informasi publik dalam penyelesaian persoalan kelangkaan BBM di Kabupaten Lembata.***