Staf Ahli TP PKK NTT Kunjungi Lembata, Bahas Literasi, Stunting hingga Program Pemberdayaan Keluarga

LEMBATA – Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, menerima kunjungan kerja Staf Ahli Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Vera Christina Sirait Asadoma, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Lembata, Ursula Surat Bayo Tuaq, dan Staf Ahli TP PKK Kabupaten Lembata, Nurmila Nasir, di ruang kerja Bupati Lembata, Selasa, 10 November 2026.

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lembata dan TP PKK dalam mendukung berbagai program prioritas pembangunan, antara lain penanganan stunting, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta berbagai program pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kunjungan kerja Staf Ahli TP PKK Provinsi NTT di Kabupaten Lembata dijadwalkan berlangsung selama dua hari hingga Rabu, 11 November 2026.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi untuk memastikan berbagai program TP PKK, TP Posyandu, Bunda PAUD, Bunda Literasi, serta kelompok kerja terkait dapat dijalankan secara berkelanjutan hingga tingkat kabupaten dan desa.

Usai melakukan tatap muka dengan para siswa SMP Negeri 4 Nubatukan, Vera Christina Sirait Asadoma menjelaskan bahwa kunjungannya ke Lembata merupakan bagian dari pelaksanaan program kerja TP PKK Provinsi NTT untuk melihat langsung kondisi daerah sekaligus membangun koordinasi dengan pengurus TP PKK di kabupaten dan kota.

Menurut Vera, koordinasi tersebut penting agar program yang dirancang di tingkat provinsi dapat berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

“Kami juga ingin mengetahui kondisi di kabupaten itu seperti apa, sehingga kami bisa membantu men-support dan mendukung apa yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Salah satu fokus dalam kunjungan tersebut ialah penguatan gerakan literasi melalui Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Literasi.

Vera menjelaskan, TP PKK Provinsi NTT telah membangun kerja sama dengan berbagai mitra literasi melalui lokakarya penguatan kapasitas Bunda Literasi dan Pokja Bunda Literasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia menegaskan bahwa pengembangan program literasi perlu diawali dengan ketersediaan data yang akurat. Data menjadi dasar untuk mengetahui kondisi riil, mengidentifikasi persoalan, dan menentukan bentuk intervensi yang tepat.

“Karena kita bekerja itu harus dimulai dari data. Data itu ditampilkan, di situlah kita mengetahui posisi kita, baik secara provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, kemampuan membaca anak-anak di NTT, termasuk pada sejumlah kabupaten dan kota, masih menjadi tantangan karena berada di bawah capaian nasional.

Menurut Vera, kondisi tersebut membutuhkan kerja bersama dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Ia menempatkan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD) sebagai fondasi utama pembangunan literasi. Karena kewenangan pendidikan dasar berada pada pemerintah kabupaten/kota, penguatan kapasitas siswa dan tenaga pendidik perlu menjadi agenda bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Jadi kita harus bekerja bersama-sama untuk menguatkan fondasi literasi, baik di PAUD maupun SD. Bukan saja siswanya yang diperkuat, tetapi guru-gurunya juga harus terus diperkuat kapasitas dan kemampuan literasinya,” ungkap Vera.

Ia juga menekankan pentingnya keteladanan guru dalam membangun budaya membaca.

Menurutnya, ajakan membaca akan lebih efektif apabila guru terlebih dahulu menunjukkan kebiasaan membaca dalam kehidupan sehari-hari.

Anak-anak, kata Vera, membutuhkan figur yang dapat menjadi teladan, bukan sekadar pemberi instruksi. Karena itu, guru dan para pendamping pendidikan perlu menghadirkan budaya membaca melalui tindakan nyata.

Selain penguatan literasi di lingkungan pendidikan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah mengenai pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Menurut Vera, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan pendampingan dan penyediaan aktivitas alternatif yang edukatif bagi anak-anak. Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), serta pojok baca di lingkungan sekolah maupun masyarakat dapat menjadi ruang produktif untuk membangun kebiasaan membaca.

Ia mengatakan, pembatasan penggunaan media sosial tidak cukup hanya disampaikan sebagai larangan. Orang tua, guru, dan masyarakat perlu mengambil peran dengan mengarahkan anak-anak pada kegiatan yang bermanfaat.

“Mereka tidak pegang HP pasti merasakan kebosanan, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Nah, di sinilah peran kita untuk mengajarkan mereka, mengajak mereka untuk rajin membaca, misalnya melalui perpustakaan, TBM, atau pojok-pojok baca,” jelasnya.

Melalui Pokja Bunda Literasi, TP PKK Provinsi NTT juga mendorong penguatan kapasitas guru serta penempatan relawan literasi di perpustakaan, TBM, dan pojok baca. Namun, Vera mengingatkan bahwa relawan yang dilibatkan harus memiliki minat dan kecintaan terhadap buku.

Menurutnya, pendamping literasi perlu mampu menjadi teladan sekaligus membimbing anak-anak dalam memahami isi bacaan, bukan sekadar mendorong mereka membaca secara formalitas.

Vera mengungkapkan bahwa kemampuan memahami dan mengulas bacaan masih menjadi pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan.

Persoalan tersebut, kata dia, tidak hanya ditemukan pada jenjang pendidikan dasar, tetapi juga pada sebagian siswa tingkat menengah atas.

Karena itu, gerakan literasi perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan memahami, mengolah, dan menyampaikan kembali informasi yang dibaca.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengambil bagian dalam memperkuat gerakan literasi. Dalam hal ini, TP PKK dinilai memiliki potensi sumber daya manusia dan jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat dasawisma.

“PKK mempunyai manpower sampai ke tingkat paling bawah, sampai ke tingkat dasawisma. Jadi kalau kita gerakkan itu semua, mudah-mudahan cakupan literasi kita semakin meningkat,” tegasnya.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata bersama TP PKK diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mengakselerasi program pemberdayaan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan, penanganan stunting, serta berbagai agenda pembangunan lainnya.

Keterlibatan TP PKK hingga tingkat dasawisma dinilai menjadi kekuatan strategis untuk memastikan berbagai program pemerintah tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi menjangkau keluarga dan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.***