BeritaDaerahHukumPolitik

BPBD Flotim diduga Tidak Transparan Kelola Anggaran Erupsi, Muncul Potensi Kasus Covid-19 Jilid II

110
×

BPBD Flotim diduga Tidak Transparan Kelola Anggaran Erupsi, Muncul Potensi Kasus Covid-19 Jilid II

Sebarkan artikel ini
Pegiat LSM, Bung Sila. (Foto: Harianwarga.id/TIM)
Pegiat LSM, Bung Sila. (Foto: Harianwarga.id/TIM)

FLORES TIMUR, HARIANWARGA.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur diduga tidak transparan dalam pengelolaan anggaran, memunculkan potensi kasus Covid jilid II.

Seorang pegiat LSM, Bung Sila dan relawan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana Erupsi Lewotobi, menyuarakan kekhawatiran ini kepada media, Senin (29/01/2024).

Menurut Bung Sila, mengatakan ada dua asumsi yang mendasari kekhawatiran tersebut. Pertama, Dia menduga permintaan dana operasional sebesar Rp. 400 juta diajukan tanpa analisa kebutuhan sesuai prosedur standar BNPB. Kedua, Dia menduga ada pihak yang memanfaatkan bantuan masyarakat untuk kepentingan pribadi dengan merancang klaim bon yang tidak sesuai.

BACA JUGA: Kalah 4-0 Dari Australia, Laju Bersejarah Timnas Indonesia Terhenti di 16 Besar Piala Asia

Bung Sila menyarankan verifikasi klaim bon melibatkan pihak kejaksaan untuk meminimalisir potensi penyelewengan.

Ia juga mengingatkan staf OPD yang bekerja keras di lapangan agar menyimpan dokumen pribadi sebagai jaminan jika terjadi masalah terkait klaim bon.

Meskipun dihadapkan pada tudingan serius ini, Kalak BPBD Kabupaten Flores Timur, Mat Duli, enggan memberikan keterangan kepada media. Dia memerintahkan stafnya untuk mengarahkan pertanyaan kepada Kadis Kominfo sebagai satu-satunya saluran resmi.

Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Flores Timur. (Foto: Harianwarga.id/TIM)

Sementara itu, Kadis Kominfo, Hery Lamawuran, mengatakan bahwa keterbukaannya terkait data, namun menekankan bahwa tanggung jawab terkait anggaran berada di BPBD. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana bencana, meningkatkan risiko kemunculan kasus Covid jilid II di wilayah tersebut.

“Semua pihak berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan transparan dan adil, tanpa mengorbankan integritas staf dan kemanusiaan,” ungkap Heri Lamawuran.(TIM)

Respon (2)

  1. Semua penuh sandiwara. Kenyataan di Xampw pengungsi (salah satunya di Desa Pululeea, sekitar 700an pengungsi). Kepdes Pukurea sendiri mengeluh dan membeberkan pengeluhan itu, saat akan meminta bantuan di Posko utama Boru. Kami pada Selasa tgl 30 Januari 2024 mengunjungi para pengungsi di desa Pululera (SUkutukan) kec. Wulanggitan Kab Flotim bersama para Band dari Adonara. Kami mendengar langsung dalam tatap muka dgn Kepala Desa Pululera, dan juga hadir bung Silas. Banyak diskusi yg kami coba bangun dan ternyata benar.. Hal ini sungguh memprihatinkan kami semua warga Flotim kasihan…dgn para pengungsi dan para penyumbang yg dgr dan baca beritanini. Menyakitkan sekali. JGN ADA U DIBALIK B. KASUS KOVID JILID II Sdh muncul.. Akan kah. Kita lihat perkembangannya… Semoga ada yg jadi Kena KARMANYA..!!!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250