JAKARTA – Rencana pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah.
Pemangkasan tersebut dinilai berpotensi mengganggu pembayaran gaji pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta menghambat proyek-proyek pembangunan daerah.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Mochamad Nur Arifin, mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran paling banyak menyasar pos belanja pegawai.
“Beberapa kabupaten malah kekurangan untuk menggaji, khususnya P3K,” ujar Arifin, yang juga menjabat sebagai Bupati Trenggalek, Rabu (8/10).
Menurutnya, pemangkasan TKD ini bukan hanya berdampak pada kesejahteraan aparatur daerah, tetapi juga bisa memperlambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Pandangan senada disampaikan oleh ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai kebijakan pemangkasan TKD dapat menimbulkan efek domino terhadap keuangan daerah, terutama bagi kabupaten dan kota yang masih sangat bergantung pada transfer pusat.
“Banyak pemerintah daerah akan kesulitan membiayai kebutuhan rutin, apalagi melaksanakan pembangunan baru,” ujarnya.
Wijayanto menegaskan, penurunan TKD sebaiknya dilakukan secara bertahap, agar daerah memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dan mencari sumber pendapatan alternatif.
Sementara itu, pemerintah pusat belum memberikan penjelasan detail mengenai mekanisme dan besaran pemangkasan tersebut.
