JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Zudan, resmi menjalin kerja sama strategis dengan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Anggoro Eko Cahyo, untuk memperluas akses layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di BSI Tower, Jakarta, Senin (09/03/2026), disaksikan jajaran pengurus Korpri dan manajemen BSI.
Prof. Zudan menyambut baik kolaborasi ini, mengingat jumlah ASN mencapai sekitar 6,7 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Juga: DPRD Lembata Sepakat Rampungkan Perubahan Perangkat Daerah, Birokrasi Dipangkas Jadi 36 OPD
Menurutnya, potensi besar tersebut dapat menjadi motor penggerak pengembangan layanan keuangan syariah.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat manajemen BSI, yang atas kontribusinya diberikan Korpri Award kepada Anggoro Eko Cahyo.
Sementara itu, Anggoro menegaskan kerja sama ini bukan hanya soal penyediaan layanan perbankan, tetapi juga mencakup program edukasi untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap produk dan prinsip keuangan syariah. BSI telah menyiapkan berbagai layanan, seperti:
Baca Juga: Alumni Jogja Lembata Siapkan Lapak Angkringan: Merajut Nostalgia, Membangun Kebersamaan
- Bank emas untuk investasi jangka panjang.
- Tabungan dan pembiayaan umrah berbasis syariah.
- Skema pembiayaan perumahan dengan penawaran kompetitif.
Melalui kerja sama ini, Korpri dan BSI berkomitmen menghadirkan layanan keuangan syariah yang lebih mudah diakses, sekaligus mendukung peningkatan literasi keuangan ASN di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Zudan juga mengajak ASN berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Baca Juga: Relokasi Lapak Harnus Picu Polemik, Pedagang Minta Pemerintah Adil
Ia mendorong ASN untuk menyisihkan sebagian tunjangan hari raya (THR) guna membantu pembangunan hunian serta pemulihan sarana dan prasarana di wilayah terdampak.***
