Sumur Bor Mangkrak, Krisis Air di Ritaebang Kian Parah

FLORES TIMUR – Sejak Juni 2026, warga Kelurahan Ritaebang, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, menghadapi krisis air bersih yang tak kunjung teratasi.

Keluhan demi keluhan telah disampaikan kepada pengelola air minum dan pemerintah kelurahan, namun jawaban yang diterima selalu sama: “masih dalam proses pembenahan.”

Air Mengalir Hanya Lima Menit

Pantauan pada Minggu, 25 Oktober 2026, menunjukkan warga di Lingkungan Ritaebang II duduk berderet dengan ember kecil di keran. Air yang keluar hanya berlangsung sekitar lima menit dengan aliran sangat kecil.

Kondisi serupa dialami warga di Lingkungan Ritaebang I, terutama di Podor Atas, yang sudah lebih dari dua minggu kesulitan air. Mereka terpaksa meminta bantuan tetangga atau memanfaatkan keran milik PLN dengan izin petugas, lalu dibagi untuk beberapa rumah.

Beban Ekonomi Berat

Krisis ini memaksa warga membeli air dari pihak ketiga. Harga bervariasi, mulai Rp25 ribu per drum hingga Rp50 ribu untuk tiga drum.

Jika dihitung kebutuhan harian, banyak keluarga harus mengeluarkan hingga Rp500 ribu per bulan hanya untuk air bersih. Angka ini jelas memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan terbatas.

Ironisnya, setiap rumah tetap diwajibkan membayar iuran tahunan Rp120 ribu kepada pengelola air. Warga mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut karena pelayanan justru semakin buruk.

Ketimpangan Distribusi

Tidak semua wilayah Ritaebang mengalami nasib serupa. Di Lingkungan Augelarang, air justru mengalir deras bahkan melimpah. Ketimpangan distribusi ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa ada wilayah yang mendapat pasokan cukup, sementara sebagian lainnya harus membeli dengan harga mencekik?.

Sumur Bor Belum Dimanfaatkan

Pada Agustus 2026, sempat muncul harapan ketika pihak ketiga membiayai pembangunan sumur bor di Lingkungan Augelarang.

Namun hingga kini, sumur itu belum bisa dimanfaatkan karena meteran listrik dan tandon air tak kunjung dibeli. Dugaan pun merebak bahwa sisa dana pembangunan raib entah ke mana.

Dampak Sosial dan Kesehatan

Keterbatasan air bersih berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Warga kesulitan menjaga kebersihan, risiko penyakit menular meningkat, dan kualitas hidup menurun.

Situasi ini memperburuk luka sosial karena suara warga seolah diabaikan oleh pengelola maupun pemerintah kelurahan.

Air adalah hak dasar, bukan barang mewah. Ketika warga harus membeli dengan harga tinggi sementara iuran tetap berjalan, rasa keadilan pun dipertanyakan.

Krisis air di Ritaebang menjadi potret nyata lemahnya pengelolaan sumber daya publik. Warga dipaksa bertahan dengan membeli air mahal, sementara sumur bor belum dimanfaatkan dan iuran tetap ditarik.

Pemerintah kelurahan dan pengelola air diminta segera turun tangan, bukan hanya dengan janji “masih dalam proses pembenahan,” tetapi dengan langkah nyata.

Ritaebang kini menunggu jawaban: apakah pemerintah akan hadir, atau warga terus merogoh kocek hingga Rp500 ribu per bulan demi air bersih?.***