FLORES TIMUR, HARIANWARGA.ID – Kepala Puskesmas (Kapus) Kalike, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur berinisial RF diduga mengelapkan sejumlah Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan juga insentif tenaga kesehatan (nakes).
Penggelapan tersebut tak hanya dilakukan oleh Kapus namun kuat dugaan adanya kerjasama yang melibatkan bendahara di Puskesmas tersebut.
Perihal dugaan penggelapan dimaksud terkuak saat Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Flores Timur, Yamin Basa Lewar dan anggotanya, Abdul Wahab Saleh bersama Camat Solor Selatan, Benediktus Jawan, Rabu, (12/03/2025).
BACA JUGA: Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat, Bupati Flotim Tegas Tolak Mobil Dinas Baru
Namun dalam Kunker tersebut, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan keuangan, diantaranya temuan sebesar 17 juta yang belum dapat dijelaskan secara baik oleh staf karena Kepala Puskesmas dan Bendahara tidak berada ditempat yang terkesan menghindar ketika mengetahui ada Kunjungan Kerja dari Komisi III.
Wakil Ketua Komisi III sontak meminta hadirkan Dokter dan Tenaga Kesehatan lainnya untuk menyampaikan pendapat jika ada temuan lain segera disampaikan agar dapat segera dicarikan solusinya.
“Ingat, Bupati dan Wakil Bupati saat ini sangat menekan pada transparansi, apalagi di tengah resesi ekonomi secara global”, tegas Wakil Ketua Komisi III yang akrab disapa Yamin Lewar dan Abdul Wahab Saleh.
BACA JUGA: Ketua KPK Minta Kepala Daerah Kurangi Staf Protokoler: Jangan Pasukan Terlalu Banyak, Itu Efisiensi
Yamin juga menegaskan agar Kepala Puskesmas harus mampu menunjukan bukti transfer dari rekening giro ke rekening yang bersangkutan, bukan harus memegang uang tunai.
“Kepala Puskesmas Kalike harus mampu tunjukan ‘Rekening Koran’, karena itu bukti transfer tidak dapat ditipu dengan alasan apapun, bahkan informasi yang beredar bahwa sudah ditransfer dan ditarik pulang, itu tidak ada aturan begitu”, ucapnya.
Selain itu, Kapus Kalike juga diminta segera perbaiki kondisi kinerja keuangan di Puskesmas.
“Kalau tidak mampu maka sebaiknya mengundurkan diri serta siap bertanggung jawab atas DPA yang tidak pernah transparansi ke publik. Bahkan Staf di puskesmas tidak pernah tau berapa DPA puskesmas Kalike dan peruntukan untuk apa saja”, ujarnya dalam nada marah.
Lanjutnya, Kepala Puskesmas dan Bendahara diminta agar segera selesaikan secara baik melalui pertanggungjawaban secara terbuka dan sesuai aturan main di hadapan seluruh staf.
“Secara internal Kepala Puskesmas Kalike diduga ada ‘Kong KaliKong’ bersama Bendahara harus di buka jangan menjadi momok ditempat ini”, tegas Yamin Lewar.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Puskesmas Kalike, RF belum bisa ditemui dan tidak bisa dihubungi. * Tim