Omi Wuwur Diduga Halangi Kerja Jurnalis di SPBU Waijarang, Pengelola Minta Maaf dan Janji Evaluasi

LEMBATA – Dugaan tindakan menghalangi kerja jurnalis yang dilakukan oleh Manager Penjualan SPBU Waijarang, Omi Wuwur, memantik reaksi keras dari kalangan insan pers di Kabupaten Lembata.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan karena dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap bentuk perlakuan yang merendahkan, mengintimidasi, maupun menghalangi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik dinilai tidak dapat dibenarkan.

Wartawan bekerja untuk kepentingan publik dengan menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Insiden itu dialami wartawan Jurnal Polri, Ahmad Mas, saat menjalankan tugas peliputan di lingkungan SPBU Waijarang.

Ahmad mengaku mendapat teguran ketika berada di area SPBU untuk mengamati kondisi antrean bahan bakar minyak (BBM). Saat itu, ia mengaku belum mengambil foto maupun merekam video.

Menurut Ahmad, seorang pegawai SPBU yang kemudian diketahui bernama Omi Wuwur menghampirinya dan menyampaikan bahwa pengambilan gambar hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pihak manajer.

Merasa mendapat perlakuan yang berpotensi menghambat aktivitas jurnalistik, Ahmad menjelaskan bahwa dirinya sedang menjalankan tugas peliputan yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Namun penjelasan tersebut tidak diterima.

Ahmad mengaku tetap diminta menghentikan aktivitas peliputan dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan jurnalistik di lingkungan SPBU Waijarang.

Situasi itu kemudian memicu perdebatan antara kedua pihak sebelum akhirnya dilerai oleh warga yang berada di lokasi.

Menyusul kejadian tersebut, Pengelola SPBU Waijarang, Longginus Lega, menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers atas perlakuan yang dinilai tidak pantas terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Permohonan maaf itu disampaikan secara langsung dalam pertemuan bersama sejumlah awak media di Lewoleba.

Longginus menegaskan bahwa meskipun SPBU dibangun melalui investasi pribadi, fasilitas tersebut tetap berfungsi sebagai layanan publik karena produk BBM yang dipasarkan merupakan kebutuhan masyarakat luas.

Menurutnya, status pengelolaan swasta tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip pelayanan publik, termasuk keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap profesi wartawan.

“SPBU itu memang investasi pribadi, tetapi produk yang kita jual adalah produk negara untuk masyarakat umum. Bagaimanapun, ini menjadi tempat pelayanan publik. Kita juga harus mampu memberikan pelayanan, termasuk menyampaikan informasi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Ia mengakui insiden tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen SPBU Waijarang. Karena itu, pihaknya berkomitmen melakukan pembenahan internal agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

“Saya akan perbaiki. Ini tidak boleh diulangi lagi. Saya minta maaf atas nama SPBU kepada teman-teman wartawan yang merasa dirugikan atas persoalan ini,” tegasnya.

Selain menyampaikan permintaan maaf, Longginus juga memastikan pihak manajemen akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme internal perusahaan.

Ia menilai setiap perilaku karyawan yang tidak mencerminkan etika pelayanan publik perlu dievaluasi dan diberikan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, kalangan wartawan menyampaikan bahwa profesi jurnalis harus dihormati saat menjalankan tugas peliputan di lapangan.

Mereka menegaskan bahwa keberadaan wartawan di lokasi pelayanan publik merupakan bagian dari fungsi jurnalistik untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Para awak media berharap manajemen SPBU dapat memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan insan pers serta menghormati tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang.

Pengelola SPBU Waijarang menyatakan sependapat dengan harapan tersebut. Ia mengakui hubungan antara pihak SPBU dan wartawan selama ini berjalan baik sehingga insiden yang terjadi menjadi hal yang patut disesalkan.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari kelancaran distribusi BBM. Sikap profesional, etika komunikasi, keterbukaan informasi, serta penghormatan terhadap masyarakat dan insan pers juga merupakan bagian penting dari standar pelayanan.

SPBU boleh dikelola dengan modal pribadi, namun layanan yang diberikan tetap berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Karena itu, profesionalisme, transparansi, dan penghormatan terhadap tugas jurnalistik semestinya menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.***