LEMBATA —Perayaan Hari Ulang Tahun ke-26 Otonomi Kabupaten Lembata pada Sabtu (12/10/2025) berlangsung meriah, namun di balik panggung semarak itu terselip pemandangan yang cukup menarik perhatian publik. Hubungan antara Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, dan Wakil Bupati, Muhammad Nasir Laode, tampak kurang mesra di hadapan publik.
Ketegangan ini mulai disorot saat Bupati Kanis Tuaq tidak menyebutkan nama Wakil Bupati Nasir Laode dalam sambutannya di panggung utama HUT Otonomi Daerah. Padahal, sesuai naskah protokol, nama Wakil Bupati semestinya dibacakan secara resmi dalam daftar pejabat yang disebutkan di awal pidato.
Beberapa pejabat dan undangan yang hadir tampak saling bertanya-tanya. “Biasanya nama Wakil Bupati selalu disebut. Ini pertama kali tidak disebut sama sekali,” ujar Ahmad Emon, salah Satu Wartawan yang hadir.
Ada Retak di Pucuk Pemerintahan?
Penelusuran tim HarianWarga.id mengindikasikan adanya jarak politik antara keduanya sejak beberapa bulan terakhir. Sumber internal di lingkaran pemerintah daerah menyebutkan bahwa Bupati Kanis Tuaq lebih banyak didampingi oleh sejumlah orang kepercayaannya—yang kebanyakan merupakan rekan lama saat ia masih menjabat sebagai Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Sementara itu, Wakil Bupati Nasir Laode disebut mulai jarang terlihat dalam agenda-agenda pemerintahan penting, termasuk kegiatan lapangan yang menyangkut program strategis daerah. Padahal, visi dan misi pemerintahan Kanis–Nasir di awal masa jabatan menitikberatkan pada penguatan sektor nelayan, petani, dan peternak, dengan semangat kerja kolektif di antara keduanya.
Kini, semangat kebersamaan itu mulai dipertanyakan. Apakah ini hanya miskomunikasi teknis di panggung HUT Otonomi, atau memang mencerminkan retaknya hubungan politik antara Bupati dan Wakilnya?
Spekulasi Publik Menguat:
Sejumlah pengamat lokal menilai, gejala ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bukanlah hal baru di Lembata. Beberapa pemerintahan sebelumnya pun sempat dilanda ketegangan serupa. Namun, publik berharap Kanis–Nasir tidak mengulangi pola lama yang hanya menyandera kepentingan rakyat.
“Kalau duet ini pecah kongsi, maka yang paling dirugikan bukan mereka, tetapi rakyat kecil: petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang sedang menanti realisasi janji kampanye mereka,” pungkas Ahmad Emon menimbrung spekulasi yang terjadi.
Publik Menunggu Klarifikasi:
Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bupati maupun Wakil Bupati mengenai alasan tidak disebutnya nama Wakil Nasir Laode dalam pidato resmi HUT Otonomi. Namun, media akan menunggu jawaban dari keduanya.
Sebab di tengah tantangan berat pembangunan daerah dan keterbatasan fiskal, Lembata membutuhkan sinergi, bukan rivalitas di pucuk pimpinan.**
