JAKARTA, HARIANWARGA.ID – Pasca kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina International, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan review total untuk perbaikan-perbaikan ke depannya.
Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya. Banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM], Menteri BUMN dan juga lain-lain ini yang bisa kita konsolidasikan. Kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden RI selalu bilang antara menteri ini berkomunikasi,” kata Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu [1/3] seperti dikutip dari Antara.
Erick menyebut, ia bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama-sama berencana untuk melakukan pemetaan dan mencari solusi terkait Pertamina
BACA JUGA: Buntut Eks Ajudan Pj Bupati Ancam Wartawan Saat Liput di Rujab, Sekda Flotim Hanya Minta Maaf
“Insya Allah saya dan Pak Bahlil bisa kasih solusi ini. Dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ini ada holding, ada sub holding seperti apa kita review, apakah mungkin ini ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan. Kita review, tidak apa-apa karena ini bagian dari improvisasi,” ujarnya.
Kementerian BUMN, kata Erick, akan selalu menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi.
Ia menyampaikan, pihaknya akan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas kasus-kasus korupsi, baik di Kementerian BUMN ataupun perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya.
Menurut Erick, hal tersebut telah dilakukan sejak lama, contohnya pada kasus korupsi PT ASABRI [Persero] dan PT Asuransi Jiwasraya [Persero].
Terkait penggati Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Erick mengatakan belum dibicarakan lebih lanjut. Menurut dia, hal tersebut akan dikonsultasikan dahulu dengan Komisaris Utama.***
Respon (1)