Dua Gedung KDKMP di Lembata Dinyatakan Tidak Layak, Delapan Lainnya Layak dengan Catatan

LEMBATA – HASIL verifikasi dan validasi terhadap 10 gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lembata menunjukkan tidak ada satu pun bangunan yang dinyatakan benar-benar layak.

Dua lembaga yang melakukan pemeriksaan, yakni Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Lembata serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menyimpulkan bahwa dua gedung berstatus tidak layak, sementara delapan lainnya layak dengan catatan.

Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Lembata, Wilhelmus Leweheq, menyampaikan hal itu kepada wartawan di ruang kerjanya pada 12 November 2026 usai rapat peninjauan kembali hasil verifikasi dan validasi bersama tim BPKP NTT.

Sebanyak 10 KDKMP yang diverifikasi oleh Koperindag dan direview kembali oleh BPKP meliputi Desa Pasir Putih, Wuakerong, Waijarang, Pada, Ile Kimok, Kolontobo, Dikesare, Wailolong, Watodiri, dan Aulesa.

Dalam proses verifikasi tersebut, terdapat tiga kategori rekomendasi yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada pemerintah pusat, yakni layak, layak dengan catatan, dan tidak layak.

Namun, hasil pemeriksaan terhadap 10 gedung yang telah diverifikasi menunjukkan tidak ada bangunan yang masuk kategori layak tanpa catatan.

“Tidak ada yang benar-benar layak. Dua tidak layak dan delapan dinyatakan layak dengan catatan karena ada kekurangan. Dua yang tidak layak itu adalah KDKMP Desa Aulesa dan Desa Watodiri,” kata Wilhelmus.

Adapun delapan KDKMP yang memperoleh rekomendasi layak dengan catatan berada di Desa Pasir Putih, Wuakerong, Waijarang, Pada, Ile Kimok, Kolontobo, Dikesare, dan Wailolong.

Wilhelmus menjelaskan, tim hanya melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan pengamatan langsung di lapangan tanpa menguji mutu fisik bangunan secara teknis.

“Kami hanya melakukan verifikasi dan validasi secara kasat mata tanpa meneliti mutu fisik gedung. Kewenangan kami hanya memberikan rekomendasi sesuai pengamatan dan pemeriksaan lapangan,” ujarnya.

Ia mengatakan, proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Dinas Koperindag pada September 2026. Hasil tersebut kemudian direviu kembali oleh tim BPKP pada November 2026 dan menghasilkan kesimpulan yang sama.

Menurut dia, hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara dari kementerian dan dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui aplikasi Simkopdes.

Wilhelmus menjelaskan bahwa data awal dikirim oleh pihak Agrinas kepada Kementerian Koperasi. Selanjutnya dilakukan verifikasi tahap pertama terhadap 10 KDKMP dari sekitar 20 unit KDKMP yang telah selesai dibangun di Kabupaten Lembata.

“Kami baru selesai rapat dengan tim BPKP. Hasil review sama dengan hasil verifikasi yang kami lakukan bulan September. Dua tidak layak dan delapan layak dengan catatan. Artinya tidak ada yang benar-benar layak,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan KDKMP merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Regulasi tersebut diterbitkan untuk mempercepat persiapan, operasionalisasi, dan pengawasan koperasi di tingkat desa maupun kelurahan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, KDKMP difungsikan sebagai titik distribusi resmi berbagai kebutuhan pokok dan barang bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran, seperti beras SPHP, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, dan MinyaKita. KDKMP juga berperan sebagai offtaker gabah petani sesuai ketentuan harga yang berlaku.

Selain itu, melalui aturan turunan dan ketentuan dalam peraturan tersebut, termasuk pelibatan BPOM sebagaimana diatur dalam Pasal 97, gerai KDKMP juga dapat memperoleh izin untuk mendistribusikan atau menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.

Meski demikian, hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Koperindag Lembata dan BPKP NTT menunjukkan seluruh 10 gedung KDKMP yang diperiksa masih memiliki kekurangan, sehingga belum ada satu pun yang dinyatakan sepenuhnya layak.***

Sumber: Suluhnusa.