Warga Adat Blokade Jalan, Bupati Lembata Mundur dari Sosialisasi PLTP Atadei

Harian Warga – Sekelompok warga adat dari desa-desa terdampak memblokade jalan menuju Desa Atakore, lokasi sosialisasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei, Sabtu (10/10/2026).

Aksi ini membuat rombongan Pemerintah Kabupaten Lembata yang dipimpin Bupati Petrus Kanisius Tuaq terpaksa kembali ke Lewoleba.

Dalam aksi tersebut, sejumlah perempuan melakukan protes dengan tiarap di jalan sambil berteriak, “Kami tolak proyek geothermal!” Penolakan ini ditujukan kepada proyek PLTP yang dikelola PT PLN (Persero). Aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri tampak hadir untuk mengamankan situasi.

Baca Juga: Pertemuan FRONTAL-Uskup Larantuka: Gereja Tak Bergeser dari Sikap Menolak Geothermal

Koordinator Litbang dan Animasi JPIC OFM, Pater Mikael Peruhe, menilai aksi warga merupakan bentuk kekesalan atas sikap pemerintah dan PLN yang dianggap tidak transparan.

Ia mengkritik pola pendekatan PLN terhadap pemilik lahan yang dinilai tertutup dan tidak sesuai prinsip keterbukaan publik.

“Idealnya PLN mesti menyatakan secara publik apakah mereka mampu dan punya kemauan baik. Kalau saya lihat, pendekatan mereka seperti pencuri, padahal ini proyek besar yang harus ada keterlibatan publik,” ujarnya.

Baca Juga: Pertemuan FRONTAL-Uskup Larantuka: Gereja Tak Bergeser dari Sikap Menolak Geothermal

Menurut Pater Mikael, penolakan semakin meluas karena masyarakat memahami dampak negatif PLTP, ditambah dukungan Gereja Katolik melalui seruan para uskup se-daratan Flores.

“Ruang hidup masyarakat tidak bisa dirampas dengan proyek ini. Apalagi gembala mereka juga menyatakan penolakan,” tambahnya.

Ia mengingatkan warga di wilayah kerja panas bumi (WKP) Atadei agar tidak menjual tanah warisan demi kepentingan proyek. Berdasarkan pengalamannya mendampingi masyarakat dari Labuan Bajo hingga Lembata, PLN kerap menggunakan pendekatan personal dalam pembebasan lahan.

Baca Juga: Deklarasi Frontal di Hari HAM, Tolak Geothermal dan Dukung Perlawanan Masyarakat

Sementara itu, Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah PLTP Atadei, Apolonaris Mayan, menyebut pihaknya mendapat tugas dari Gubernur NTT untuk menjalankan misi pembebasan lahan.

Ia menegaskan pemerintah daerah tetap mendampingi proses dan terbuka mendengar aspirasi warga.

“Kalau masyarakat tolak, kami sampaikan ke atas. Kalau terima, kami sampaikan masyarakat terima. Kami hanya menjalankan tugas, tetapi keputusan soal proyek ini bukan kewenangan kami,” jelasnya.***