LEMBATA – Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, S.P, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata Paskalis Ola Tapo Bali, A.P., M.T, memimpin Rapat Evaluasi Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri oleh 39 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lembata, Senin (19/01/2026).
Dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2025 mencapai Rp805.834.037.339 atau 96,42 persen dari target perubahan APBD 2025 sebesar Rp835.762.238.964. Capaian ini menunjukkan kinerja pendapatan daerah yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa sektor yang perlu ditingkatkan.
Secara rinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp38.344.041.298 atau 97,93 persen dari target Rp39.155.373.488. Dana Transfer terealisasi Rp761.017.048.257 atau 96,66 persen dari target Rp787.278.227.610. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai Rp6.472.947.783 atau 69,39 persen dari target Rp9.328.637.857.
Untuk komponen PAD, realisasi Pajak Daerah mencapai Rp10.473.228.020 (78,28 persen), Retribusi Daerah Rp21.411.571.919 (109,37 persen), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp3.896.492.897 (100 persen), dan Lain-lain PAD yang Sah Rp2.562.748.462 (110 persen). Secara umum, PAD Kabupaten Lembata mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam arahannya, Bupati Lembata menegaskan pentingnya optimalisasi PAD pada Tahun Anggaran 2026, dengan mendorong seluruh OPD untuk berinovasi dan meningkatkan kinerja. Secara khusus, Bapenda akan dievaluasi guna memperbaiki tata kelola pendapatan daerah agar lebih efektif dan akuntabel.
Bupati juga menekankan efisiensi dan penghematan belanja, terutama belanja barang, aset, dan ATK. OPD diminta menyusun pertanggungjawaban anggaran secara tertib, mempercepat penyerapan belanja sesuai indikator BKAD, serta mengoptimalkan pelaksanaan program sejak Triwulan I dan II, tanpa menumpuk kegiatan di akhir tahun.
Baca Juga: Pemkab Lembata Apresiasi Kontribusi PT SMJ, Dorong Modernisasi Pertanian dan Peningkatan PAD
Selain itu, Bupati menegaskan agar seluruh OPD mempercepat pelayanan publik serta tetap menjaga hubungan sosial dan kemasyarakatan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.
Rapat evaluasi tersebut juga menghasilkan sejumlah instruksi dan tindak lanjut penting, di antaranya percepatan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui aplikasi e-SPM, penyampaian data dukung penilaian perjanjian kinerja ke Inspektorat, percepatan pendelegasian pengelolaan pasar kepada camat, serta penuntasan dokumen LPPD, LKPJ, dan PSN paling lambat 9 Februari 2026.
Bupati juga menegaskan ketentuan larangan perjalanan dinas luar daerah bagi ASN pada Januari hingga Maret 2026, kecuali bersifat mendesak dengan disposisi Bupati, serta kewajiban berpedoman pada Perbup Nomor 42 Tahun 2025.
Rapat ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2026, Pakta Integritas Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026, serta penyerahan Surat Perintah Penugasan (SPT) kepada masing-masing OPD.
Langkah ini diharapkan menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata.***
Sumber: Prokompim Lembata.
