LEMBATA – Pemerintah Kabupaten Lembata memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan yang bertepatan dengan peringatan sejarah 7 Maret untuk menegaskan kembali pesan persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
Melalui kegiatan tasyakuran dan buka puasa bersama lintas agama yang digelar di Rumah Jabatan Wakil Bupati Lembata di Lamahora, Lewoleba, Sabtu, (07/03/2026), pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga toleransi sebagai fondasi pembangunan daerah.
Acara yang dihadiri Wakil Bupati Lembata H. Muhamad Nasir, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan OPD dan pimpinan lembaga keagamaan, Ketua dan Staf Ahli Tim Penggerak PKK Kabupaten Lembata, serta tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang agama, menyiratkan sebuah pesan kuat bahwa persatuan ditengah perbedaan adalah mutlak.
Baca Juga: Skandal Rokok Ilegal Humer, Aktivis Bongkar Dugaan Perlindungan Oknum
Momentum ini dinilai memiliki makna simbolik karena berlangsung pada peringatan 72 tahun peristiwa 7 Maret 1954, yang dikenang sebagai tonggak awal perjuangan tokoh-tokoh masyarakat Lembata dalam memperjuangkan otonomi daerah.
Tokoh agama Islam Lembata H. Mansyur Masan Puran mengatakan peringatan 7 Maret seharusnya tidak hanya dipahami sebagai peristiwa historis, tetapi juga sebagai pengingat tanggung jawab generasi sekarang untuk melanjutkan cita-cita para pendahulu.
“Perjuangan para tokoh yang merintis otonomi Lembata adalah warisan yang kita nikmati hari ini. Karena itu setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk memberi kontribusi bagi kemajuan daerah,” kata Mansyur dalam sambutannya.
Baca Juga: Menagih Warisan Sejarah: Apakah Spirit Persatuan 7 Maret 1954 Masih Hidup di Lembata?
Ia menilai pertemuan Ramadan dan masa Pra-Paskah yang sedang dijalani umat Kristiani di Lembata menjadi momentum spiritual yang penting bagi masyarakat yang hidup dalam keberagaman.
Hal senada disampaikan Romo Deken Lembata, RD Philipus Sinyo da Gomesz. Menurutnya, puasa dalam berbagai tradisi agama memiliki makna yang serupa, yakni refleksi diri, pertobatan, serta penguatan relasi manusia dengan Tuhan dan sesama.
“Puasa tidak hanya berbicara tentang relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperbaiki relasi dengan sesama melalui solidaritas dan kepedulian sosial,” ujarnya.
Baca Juga: Bupati dan Wakil Bupati Lembata Peringati Hari Lahir Statement 7 Maret 1954 dengan Doa Persatuan
Sementara itu, Wakil Bupati Lembata H. Muhamad Nasir menekankan bahwa keberagaman sosial, budaya, dan agama merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Lembata.
Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan berbagai perbedaan.
Wabup Nasir mengibaratkan kehidupan masyarakat seperti kain tenun khas Lembata yang indah karena tersusun dari benang-benang dengan warna berbeda.
Baca Juga: Sawah Menguning, Jalan Rusak: Kesenjangan Infrastruktur Mengancam Ketahanan Pangan Waikomo
“Jika benang-benang itu dirajut dengan baik, maka akan menghasilkan kain yang indah. Tetapi jika ditarik dan dipisahkan, maka keindahannya akan hilang,” kata Wabup Nasir.
Menurut dia, analogi tersebut menggambarkan pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.
Selain kegiatan buka puasa bersama, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan sembako kepada sejumlah masyarakat penerima manfaat serta warga binaan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial selama Ramadan.
Baca Juga: Membuka Tabligh Akbar di Masjid Ummul Quroh: Wabup Nasir Tekankan Kepekaan Sosial dan Kerukunan
Tausiah yang disampaikan Ustadz Hasadullah Abdullah menutup rangkaian kegiatan dengan pesan tentang pentingnya memperkuat iman, membangun rekonsiliasi kemanusiaan, serta menumbuhkan empati sosial.
“Ramadan mengajarkan kita kesabaran, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Jika nilai-nilai ini dijaga, maka kehidupan masyarakat akan tetap damai,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lembata, pertemuan antara Ramadan, masa Pra-Paskah, dan peringatan sejarah 7 Maret menjadi simbol bahwa keberagaman bukanlah sumber perpecahan, melainkan modal sosial untuk membangun kehidupan bersama yang lebih harmonis di daerah kepulauan tersebut.***
