LEMBATA – Pemerintah Kabupaten Lembata kembali melaksanakan rapat lanjutan percepatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Pantai Wisata Epo, Desa Kolontobo, Selasa (28/10/2025) Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, S.P, didampingi Asisten III, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 39 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 24 September 2025, yang membahas strategi pencapaian target PAD di triwulan IV tahun anggaran berjalan. Dalam pembukaan rapat, Asisten III menyampaikan perkembangan positif, di mana terjadi kenaikan signifikan sebesar Rp2 miliar lebih pada realisasi pendapatan daerah dibandingkan bulan sebelumnya.
BACA JUGA: Buka Musda III DPD PPNI: Wabup Nasir Ajak Perawat Terus Belajar Dan Bertransformasi Di Era Digital
Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa hingga 27 Oktober 2025, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 65,92%. Angka ini, menurutnya, masih perlu digenjot agar bisa mencapai target minimal 85% hingga akhir tahun.
“Jika target 85% tidak tercapai, maka potensi belanja yang tidak bisa direalisasikan oleh BPKAD bisa mencapai Rp13,6 miliar. Karena itu, rapat hari ini menjadi sangat penting untuk memastikan setiap OPD mengambil langkah konkret dalam mendorong capaian PAD,” tegasnya.
Laporan Kepala Bapenda
Dalam pemaparan selanjutnya, Kepala Bapenda Lembata menyampaikan bahwa total realisasi pendapatan daerah hingga 27 Oktober 2025 telah mencapai Rp609.913.407.150 atau 72,98% dari target perubahan sebesar Rp835 miliar lebih.
Pendapatan daerah tersebut bersumber dari tiga komponen utama:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp26,369 miliar atau 67,35% dari target perubahan Rp39 miliar lebih.
2. Dana Transfer sebesar Rp579,8 miliar atau 73,65% dari target perubahan Rp787,7 miliar.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp3,716 miliar atau 39,84% dari target Rp9,3 miliar.
Khusus PAD, Kepala Bapenda menjelaskan bahwa pendapatan tersebut bersumber dari empat sektor utama, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.
Ia juga menyinggung adanya perbedaan antara target pakta integritas (Rp40 miliar) dan target perubahan DPA (Rp39 miliar), yang perlu disepakati sebagai dasar evaluasi capaian.
Diskusi dan Arahkan Strategi Bapak Bupati
Bupati Lembata menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam menggali potensi PAD baru, terutama dari sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal.
Ia juga meminta setiap OPD untuk memberikan masukan dan ide konkret terkait metode atau pola peningkatan PAD yang bisa diterapkan ke depan, termasuk optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta kerja sama dengan pihak ketiga.
BACA JUGA: Dinas Pendidikan Kab Lembata Gelar Pelatihan Pembelajaran Mendalam bagi Kepala Sekolah dan Guru
“Kita tidak hanya bicara angka, tapi juga strategi. Setiap OPD harus berani berinovasi, melihat peluang baru yang bisa menambah pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat,” ujar Bupati Kanisius.
Pemilihan lokasi rapat di Pantai Wisata Epo bukan tanpa alasan. Selain untuk mendekatkan kegiatan pemerintahan dengan masyarakat, pelaksanaan rapat di kawasan wisata ini juga menjadi strategi promosi sektor pariwisata lokal, yang merupakan salah satu sumber unggulan PAD Kabupaten Lembata.
“Kita ingin menegaskan bahwa pariwisata adalah sektor potensial yang bisa menopang peningkatan PAD. Karena itu, kegiatan pemerintah juga perlu kita arahkan untuk sekaligus memperkenalkan destinasi wisata daerah,” tambah Bupati Tuaq.
Rapat yang berlangsung hingga siang hari tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi penting, antara lain perlunya percepatan pelaporan data PAD, sinkronisasi target antar-OPD, serta peningkatan koordinasi antara Bapenda dan perangkat daerah penghasil.
Melalui rapat lanjutan ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berharap target realisasi PAD di atas 85% dapat tercapai sebelum akhir tahun, sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.***
